PIlkada Maluku Utara, PAN lawan Mendagri

INILAH.COM Jakarta – Partai Amanat Nasional (PAN) akan terus mengadakan perlawanan terhadap keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil Pemilihan Gubernur Maluku Utara yang dinilai tidak sesuai aspirasi masyarakat setempat.



"Mendagri telah melanggar konstitusi dan kami akan melawan sekuat
tenaga jika pilihan rakyat Malut dikhianati," kata Sekjen DPP PAN Zulkifli Hasan dalam jumpa pers di Gedung DPR Jakarta, Rabu (5/6).

Pilkada di Malut, Kata Zulkifli, sudah berlangsung dengan baik dan rakyat juga sudah memberikan hak pilihnya dan memenangkan pasangan Gafur-Fabanyo.

Tapi, Zulkifli yang juga Ketua Fraksi PAN di DPR itu menambahkan,
ternyata Mendagri mengambil sikap berbeda, sehingga mendorong Fraksi PAN untuk mengadakan perlawanan. Ditanya apa bentuk perlawanan itu, Zulkifli menyebutkan, perlawanan tersebut tidak sekadar memboikot Mendagri, tetapi akan lebih dari itu. "Boikot itu haknya Golkar, ementara kita justru melawan," ujarnya.


Dalam Pilkada Malut, pasangan Gafur-Fabanyo yang menurut KPU adalah kandidat terpilih didukung oleh Partai Golkar dan PAN. Sementara pasangan Thaib-Gani Kasuba didukung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat.


Di tempat yang sama, fungsionaris PAN yang juga Wakil Ketua Komisi II (bidang pemerintahan) Sayuti Asyatiri mengatakan bahwa Mendagri telah melanggar UU tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa segala hal yang berkaitan dengan pemilu, termasuk pilkada, merupakan kewenangan KPU.


"Pemerintah, DPR dan Parpol tidak punya peluang apapun untuk
mencampuri hasil pemilu," katanya. Undang-undang tegas menyebut pemilu diselenggarakan oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu dalam satu sistem check and balances.


Kekacauan dalam Pilkada Malut tersebut menjadi pertanda adanya ketidakpastian di Pemilu 2009. "Bisa saja terjadi di Pemilu 2009 nanti ketika terjadi sengketa hasil pemilu, maka presiden mengambil sikap yang berbeda dengan KPU. Ini jadi preseden yang buruk," katanya.